BLORA — Sebanyak 240 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor tenaga kesehatan mulai mengikuti orientasi kepegawaian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan yang digelar di Gedung PKPRI, Jalan Halmahera, Jetis itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, didampingi Kepala BKPSDM Heru Eko Wiyono dan Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah, dr. Nur Betsia Bertawati. Orientasi ini diikuti tenaga kesehatan lintas profesi, mulai dari dokter, bidan, perawat hingga tenaga laboratorium.

Pembukaan ditandai secara simbolis dengan pengalungan tanda peserta kepada dua perwakilan PPPK, yakni Iwan Adil Wicaksono (dokter Puskesmas Jiken) dan Winda Sri Utami (bidan Puskesmas Todanan).

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sri Setyorini menegaskan bahwa kehadiran PPPK tenaga kesehatan bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif, melainkan menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi layanan kesehatan di daerah.

“Hari ini merupakan momentum penting bagi penguatan fondasi pelayanan publik di Kabupaten Blora. Kehadiran saudara sebagai PPPK bagian dari ASN bukan sekadar pemenuhan kuota administratif saja, tetapi kami harapkan dapat menjadi agen perubahan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menyoroti tantangan sektor kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga peningkatan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, termasuk pedesaan.

Dengan tambahan 240 tenaga kesehatan profesional ini, Pemkab Blora menargetkan peningkatan signifikan pada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Saya ingin di tangan Saudara, layanan kesehatan di Kabupaten Blora tidak lagi hanya menunggu pasien datang, tetapi aktif menjemput bola, hadir di tengah warga, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang luput dari akses layanan medis yang berkualitas,” tegasnya.

Sri Setyorini juga mendorong inovasi layanan berbasis digital serta penyederhanaan prosedur sebagai standar baru dalam pelayanan publik. Menurutnya, PPPK tenaga kesehatan menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi transformasi sistem kesehatan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

“Saudara tidak hanya dituntut memiliki keunggulan klinis, tetapi juga mampu mengintegrasikan literasi digital serta prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap tindakan pelayanan,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam praktik pelayanan sehari-hari, termasuk sikap ramah, responsif, dan proaktif menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Secara berkala harus mau turun memberikan pelayanan ke desa-desa, jangan hanya menunggu masyarakat datang ke Puskesmas atau RSUD. Berikan pelayanan dengan tulus, murah senyum, dan komunikasi yang baik. Itu akan menjadi kunci keberhasilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Blora, Heru Eko Wiyono, menjelaskan bahwa para peserta akan mengikuti Orientasi PPPK Gelombang II dengan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah.

“Hari ini pembukaan oleh Ibu Wakil Bupati. Selanjutnya materi dimulai Senin (13/4/2026), berlangsung selama sembilan hari dengan metode kombinasi kelas tatap muka dan daring. Materi mencakup nilai-nilai ASN BerAKHLAK, serta di akhir akan ada pembekalan PBB dari TNI-Polri dan kegiatan penguatan karakter,” jelasnya.

Ia berharap seluruh peserta mampu menjadi PPPK yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, drg. Wilys Yuniarti, perwakilan RSUD dr. R. Soetijono Blora, serta jajaran struktural BKPSDM.**Team Website.